PAJAK KITA

http://pajak-kita.blogspot.com/
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.011/2012 ter...
DASAR PEMIKIRANSistem pemungutan pajak yang menganut self assesment system membawa konsekwensi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Dimana dengan sistem ini wajib pajak harus berperan aktif dalam setiap perubahan kebijakan yang terjadi. Salah satu kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah adanya Perubahan Prosedur Penerbitan Faktur Pajak berdasa...
Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan mendasar ketentuan teknis penerbitan Faktur Pajak yang akan berlaku efektif tanggal 1 April 2013. Perubahan ini diatur melalui PER-24/PJ/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 Tentang Bentuk, Ukuran,Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Fa...
Dalam rangka mengatur kembali batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana pernah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.163/PMK.03/2012 tertanggal 22 Oktober 2012.Dalam Peraturan ini ditegaskan bahwa :1. Atas kegiatan membangun sendiri terutang PPN bagi orang pribadi at...
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-47/PJ/2012 tertanggal 01 Nopember 2012 tentang Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Sesu...
Dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.011/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.Besarn...
Agar pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN sebagai Pemungut PPN dapat berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, maka Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-45/PJ/2012 tertanggal 27 September 2012.Dalam Surat Edaran ini diatur antara lain...
Ditengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan masih terbatasnya anggaran negara untuk bidang pendidikan.Dalam peranannya tersebut, pemerintah memberikan insentif bagi organisasi nirlaba yang menginvestasik...
Menjelang Hari Raya umumnya perusahaan membagikan THR kepada para pegawai tetapnya, dimana THR (Tunjangan Hari Raya) atau penghasilan sejenis yang disebut sebagai penghasilan tidak teratur yang biasanya diterima sekali dalam setahun wajib dipotong PPh Pasal 21 dengan mekanisme penghitungan sebagai berikut :1. Menghitung besarnya penghasilan bruto setahun yang meliputi : a. Penghasilan bruto teratu...
Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jasa tertentu yang termasuk dalam kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2012 yang mulai diberlakukan tanggal 01 Juli 2012.Dalam peraturan ini diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :1. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu...
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2012 tertanggal 11 Juni 2012 sebagai perubahan atas PER-33/PJ/2011, menegaskan bahwa Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001;2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) seb...
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, fir...
Berdasarkan Pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat keduduka...
Tanggal 12 Juni 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu melalui PMK-93/PMK.03/2012 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.03/2002.Dalam peraturan tersebut antara lain menegaskan hal-hal sebagai berikut :1. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kerta...
Dalam penjualan motor dari dealer ke pembeli umumnya komponen biaya terdiri dari harga motor, BBN, biaya kirim dan potongan harga. Atas hal tersebut sering terjadi pertanyaan apakah biaya kirim yang dibebankan pembeli merupakan komponen penghitungan DPP dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Merujuk Pasal 1 angka 17 dan angka 18 UU PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai se...
Mengulang artikel yang pernah kami terbitkan, dan memenuhi keinginan pengunjung/pelanggan PAJAK KITA untuk meng-upload Contoh Form Permohonan Pemindahbukuan (PBK). Maka artikel tentang Permohonan Pemindahbukuan kita terbitkan kembali. Permohonan Pemindahbukuan (PBK) tidak jarang dilakukan oleh wajib pajak karena kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dalam pembayaran pajak di Bank Per...
© 2014 - blog-indonesia.com